Langsung ke konten utama

MASYARAKAT ADAT MOI DI KLASO TOLAK PERUSAHAAN SAWIT

Masyarakat Adat Moi di Klaso Tetap Menolak Perusahaan Kelapa Sawit




Sorong (Rabu, 22 Maret 2017), Ratusan warga suku asli moi melakukan aksi pemalangan di perempatan jalan masuk ibukota Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua. Aksi ini dilakukan untuk menghadang pejabat dan operator perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation, yang hendak bertemu dengan pemerintah dan masyarakat adat setempat.
Masyarakat suku Moi dari Distrik Klaso, Distrik Saengkeduk dan Distrik Selekobo, berkumpul diperempatan Distrik Klaso, sejak pagi hari. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah dan perusahaan membuka hutan untuk perkebunan kelapa sawit didaerah ini. Kepala Distrik Klaso, Danci Ulimpa, juga ada dilokasi aksi dan meninggalkan kantor.
David Ulimpa, warga setempat, menceritakan “Kami sudah lima kali menyampaikan penolakan rencana pemerintah dan perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit didaerah ini sejak tahun 2012 sampai sekarang, tetapi mereka masih terus memaksakan diri”.
Kepala Distrik Klaso Danci Ulimpa juga menyampaikan bahwa dengan menolak pertemuan Pemerintah kabupaten Sorong, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat di dua distrik yaitu; Distrik Klaso dan Distrik Saengkeduk, membuat kami Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung Klaben libur hari ini Rabu 22 Maret 2017.
Karena masyrakat distrik klaso beranggapan bahwa kalau sampai kantor Distrik dan kantor Kampung buka maka mereka akan mengadakan pertemuan di kantor kampung atau distrik.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation telah mendapatkan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 221.2011, tanggal 23 Desember 2011 dan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Sorong berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 66.1/127/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit, dengan luas areal 9.835 ha.
David Ulimpa menyampaikan dalam orasinya,”Kami masyarakat adat menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation karena kami sudah melihat contoh dari perusahaan kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada yang beroperasi di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, tidak memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan hutan sumber hidup kami rusak”, tegas David.
David Ulimpa juga mencontohkan masyarakat adat Suku Moi di Kampung Malalilis, Distrik Kayil,i yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Henrison Inti Persada, mereka saat menuntut hak lalu di PHK (putus hubungan kerja) diatas tanah adatnya sendiri oleh PT. HIP pada tahun 2016 lalu. Anak-anak mereka ditahan Polres Sorong, karena menuntut hak.
Tanah dan hutan milik marga-marga didaerah ini tidak terlalu luas, jika perusahaan kelapa sawit masuk terus nantinya kami mau mencarai makan dimana, apalagi kehidupan kami tergantung pada alam. Untuk itu saya berdiri di atas tanah Kalaso ini mewakili seluruh marga-marga di tanah kalaso ini, saya bersumpah dengan Nama Tuhan,
Leluhur Tanah Malamoi kami tidak menerima kehadiran perusahan kelapa sawit, diungkapkan David Ulimpa.
Mialim, pemilik hak tanah adat darii Distrik Saengkeduk, menyampaikan sikap kepada Asisten III Setda Pemerintah Kabupaten Sorong, Lazarus Malagam S.Sos,MSi, yang hadir dilokasi ini, menyatakan kembali sikapnya, “Ini bukan yang terakhir kali kami sampaikan sikap menolak seratus persen  perusahan sawit PT. Mega Mustika Plantation”, tegas Mialim.
Kepala Distrik Klaso dan Asisten III Setda Pemkab Sorong, Lazarus Malagam S.Sos,MSi, menyampaikan bahwa hari ini penolakan secara bersama-sama jangan sampai satu tahun ke depan ada satu marga yang menerima lagi. Kata Malagam, “Jadi kalau kita mau menolak, mari kita sama-sama menolak. Saya mewakili Bupati Kabupaten Sorong, kalau hari ini sudah menolak jangan lagi ada kelapa sawit yang masuk di wilayah ini”.
Pada aksi pemalangan, para orang tua setempat memipin upacara sumpah adat untuk menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Upacara adat dilakukan dengan ditandai menanam bambu tui dan doa adat bahwa masyarakat sudah tidak lagi menerima kehadiran kelapa sawit di wilayah distrik saengkeduk.
Masyarakat adat dari di Distrik Klaso, Distrik Saengkeduk dan Distrik Persiapan Selekobo, menyerahkan Berita Acara Penolakan kepada Malagam. “Kami akan sampaikan berita acara penolakan ini kepada PT. Mega Mustika Plantation”, kata Lazarus Malagam S.Sos,MSi.
Giqwo, Maret 2017

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SEHAT MENURUT MANUSIA MEE

Gambar
KONSEP SEHAT MENURUT MANUSIA MEE Oleh, Siska Buna Tekege Semua manusia ingin hidup sehat. Kebutuhan akan hidup sehat juga menjadi urgen bagi setiap manusia di dunia ini. Usaha menjaga kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dijalankan atau dilaksanakan oleh setiap individu agar kesehatan terjaga aman, terlebih oleh tim medis. Usaha-usaha ini tujuan utama adalah agar manusia sehat, terhindar dari bahaya sakit dan penyakit. Sebab manusia dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar jika kesehatannya terjamin. Kondisi kesehatan yang baik dan memadai memungkinkan orang menjalankan tugas secara baik pula. Karena itu, apotek hidup yang diusung dalam Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee di Madi tahun 2017 amat bermakna untuk menjaga kesehatan, tanpa meniadakan obat medis dari rumah sakit. Urgennya kesehatan itu, dalam tulisan ini saya berbagi cara atau kebiasaan orang manusia Mee dalam menjaga sekaligus mengusahakan agar kesehatan tetap terjag...
Baca selengkapnya

IPMAPAPARA MALANG DAN HAM

Gambar
IPMAPAPARA MALANG DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) “… Mahasiswa Papua Malang secara khusus dan Orang Papua pada umumnya diharapkan memahami Hak-hak dasarnya, sekaligus diminta untuk memperjuangkan hak-haknya sehingga harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi di mana pun dan kapan pun.” Diskusi dimulai dengan ucapan terima kasih atas partisipasi untuk berdiskusi. Diberitahukan bahwa diskusi ini hanya untuk berbagi tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Human Right yang paling mendasar. Materi ini saya bisa bawakan karena menjadi bidang yang diemban di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Materi dimulai dari jam 16.00 sampai jam 18.00 sore. Materi Terkait HAM Sejak kapan HAM ada di kamu dan kapan berakhir?. Hak yang melekat sejak lahir dan harus dihormati. Merupakan anugrah dari Tuhan. Hak itu dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh tiga komponen, yakni negara, Hukum dan manusia sendiri. HAM di bagi menjadi Hak Sipil dan Politik. Haknya bebas secara progratif maupun berkelompok. ...
Baca selengkapnya

TANAH PAPUA MILIK SEMUA ORANG ASLI PAPUA

Gambar
SATU TANAH PAPUA MILIK BERJUTA-JUTA ORANG ASLI PAPUA Makiime, Goo Orang Asli Papua (OAP) tidak hanya satu orang,  tidak juga sekeluarga, semarga, seklen atau sesuku, melainkan sebuah bangsa. Tanah Papua milik bangsa Papua, maka jangan mengklaim bahwa tanah Papua milik seorang diri. Seorang Papua sebagai pribadi, terikat oleh darah keluarga, marga, suku dan bangsa. Karena itu, ada yang namanya “regenerasi”. Regenerasi berarti hidup pribadi maupun apa yang dimiliki tidak sepenuhnya dapat dipergunakan sesuka hati, karena sekalipun nyawa pribadi mempunyai kepemilikan bersama sesama manusia secara umum dan manusia Papua pada khususnya. Tanah Papua tidak bisa serta merta mengklaim milik pribadi dan diperlakukan secara tidak bertanggung jawab. Sebab satu tanah Papua, milik berjuta-juta manusia Papua. Tanah Papua milik manusia Papua seluruhnya Tanah Papua dan manusia Papua tidak dapat dipisahkan, sekalipun dengan uang triliunan. Dalam bahasa orang Flores Adonara, “tanah ...
Baca selengkapnya